Pakar Dorong Sinergi Pendidik, Keluarga, dan Komunitas dalam Implementasi Pedoman AI di Pendidikan

Memperkuat Ekosistem Digital Pendidikan: Sinergi Lintas Sektor untuk Pemanfaatan Teknologi dan AI yang Bertanggung Jawab

JAKARTA – Implementasi Keputusan Bersama (SKB) 7 Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital serta Kecerdasan Artifisial (AI) di seluruh jenjang pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal, bukanlah tugas semata para pendidik di ruang kelas. Upaya ini menuntut sebuah sinergi lintas sektor yang jauh melampaui dinding sekolah, melibatkan peran aktif keluarga, komunitas, hingga kebijakan tata kelola yang komprehensif. Tantangan sekaligus peluang ini menjadi benang merah yang mengemuka dalam dialog kebijakan "Digital Experts Talk" ke-24.

Kegiatan yang diselenggarakan atas kolaborasi strategis antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia, dan Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada ini, mengusung tema krusial: "Dari Pedoman ke Praktik: Memperkuat Peran Pendidik, Keluarga, dan Komunitas dalam Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Pendidikan." Lebih dari sekadar forum diskusi, acara ini berfungsi sebagai ruang diseminasi hasil kajian mendalam sekaligus ajang dialog multipemangku kepentingan yang menghadirkan beragam perspektif.

Acara ini berhasil mempertemukan para pemangku kepentingan kunci, mulai dari pejabat pemerintah yang merumuskan kebijakan, akademisi yang melakukan riset, praktisi pendidikan yang berada di garis depan, hingga perwakilan komunitas literasi digital yang bergerak di akar rumput. Keberagaman latar belakang peserta ini memungkinkan pembahasan yang holistik terhadap tiga isu utama yang menjadi perhatian serius: kapasitas pendidik dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital dan AI, kedaulatan nasional dalam pengembangan dan penggunaan AI, serta peran esensial keluarga dan komunitas dalam mendampingi tumbuh kembang anak di ruang digital yang semakin kompleks.

Diskusi ini hadir di tengah lanskap pemanfaatan AI yang kian meluas di kalangan pelajar dan tenaga pendidik di Indonesia. Laporan menunjukkan bahwa pemanfaatan AI generatif untuk keperluan akademis di kalangan siswa Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata global. Fenomena ini, meskipun membuka berbagai peluang inovatif dalam pembelajaran, juga memunculkan kekhawatiran yang signifikan. Risiko cognitive debt (utang kognitif) akibat ketergantungan pada jawaban instan, krisis integritas akademik yang timbul dari plagiarisme atau kecurangan yang difasilitasi AI, hingga potensi brain rot (kemunduran kemampuan berpikir) akibat konsumsi konten instan secara berlebihan, menjadi isu-isu yang tak bisa diabaikan.

Fakta Utama: Kebutuhan Mendesak akan Ekosistem Digital yang Seimbang

Inti dari seluruh pembahasan dalam "Digital Experts Talk" ke-24 adalah kesadaran kolektif bahwa implementasi pedoman pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam pendidikan tidak bisa lagi berjalan sporadis. Diperlukan sebuah ekosistem yang terintegrasi dan seimbang, di mana semua pihak, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, pendidik, orang tua, hingga siswa itu sendiri, memiliki pemahaman, kapasitas, dan tanggung jawab yang jelas. Keseimbangan ini krusial untuk memastikan bahwa teknologi digital dan AI menjadi alat bantu yang memberdayakan, bukan justru menjadi sumber masalah baru dalam dunia pendidikan.

Kronologi Kejadian: Dari Pedoman ke Aksi Nyata

Acara "Digital Experts Talk" ke-24 diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari pengesahan dan mulai berlakunya Keputusan Bersama (SKB) 7 Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di jalur pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal. SKB ini menjadi landasan hukum dan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mulai mengintegrasikan teknologi digital dan AI secara lebih terstruktur.

Kegiatan ini secara spesifik dirancang untuk menjembatani jurang antara dokumen kebijakan yang sudah ada dengan implementasi praktis di lapangan. Dengan mempertemukan berbagai aktor kunci, dialog ini bertujuan untuk:

1. Menyebarkan Hasil Kajian: Memaparkan temuan-temuan penting dari studi yang telah dilakukan terkait kerangka implementasi pedoman AI di pendidikan.
2. Memfasilitasi Dialog Multisektor: Menciptakan ruang interaksi dan pertukaran pandangan antara pemerintah, akademisi, praktisi pendidikan, dan komunitas literasi digital.
3. Mengidentifikasi Tantangan Implementasi: Menggali berbagai kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan pedoman di berbagai tingkatan pendidikan.
4. Merumuskan Rekomendasi Konkret: Menghasilkan masukan dan saran yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat peran pendidik, keluarga, dan komunitas.

Dialog ini secara bertahap menggali berbagai aspek, mulai dari urgensi perlindungan anak di ruang digital, kebutuhan peningkatan kapasitas pendidik, pentingnya kedaulatan AI nasional, hingga peran krusial keluarga dan komunitas. Setiap sesi diisi dengan pemaparan dari narasumber yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya masing-masing, diikuti dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang mendalam.

Data Pendukung: Potret Penggunaan AI di Kalangan Pelajar Indonesia

Data yang dipaparkan dalam dialog ini memberikan gambaran yang jelas mengenai realitas penggunaan AI di Indonesia. Tingkat pemanfaatan AI generatif untuk keperluan akademis di kalangan siswa Indonesia dilaporkan sangat tinggi, bahkan melampaui rata-rata global. Angka ini mengindikasikan bahwa teknologi AI sudah meresap ke dalam kebiasaan belajar siswa, baik yang difasilitasi secara resmi maupun yang dilakukan secara mandiri.

Namun, tingginya adopsi ini tidak serta merta berarti pemanfaatan yang optimal dan bertanggung jawab. Justru, data ini menjadi alarm bagi munculnya berbagai risiko yang perlu diantisipasi:

• Risiko Cognitive Debt: Ketergantungan pada AI untuk menghasilkan jawaban atau solusi secara instan dapat mengurangi kemampuan siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah secara mandiri, dan membangun pemahaman mendalam. Proses berpikir yang seharusnya dilalui dapat terlewati, menciptakan "utang" pemahaman yang akan berdampak jangka panjang.
• Krisis Integritas Akademik: AI generatif dapat memudahkan siswa untuk memproduksi karya tulis, esai, atau bahkan jawaban soal tanpa benar-benar menguasai materi. Hal ini meningkatkan risiko plagiarisme, kecurangan, dan penurunan nilai kejujuran akademik.
• Potensi Brain Rot: Paparan berlebihan terhadap konten yang dihasilkan AI secara instan dan seringkali tidak memerlukan usaha kognitif yang berarti, dapat membuat otak menjadi kurang terlatih untuk memproses informasi kompleks, menganalisis, dan berpikir kreatif. Ini bisa berdampak pada penurunan kemampuan berpikir jangka panjang.

Menanggapi realitas ini, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menekankan posisi anak sebagai digital native. "Anak-anak saat ini terpapar internet dengan intensitas yang sangat tinggi sejak usia dini, sehingga mereka sangat rentan terhadap berbagai risiko digital yang ada," ujarnya. Ia menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. "Anak harus dilindungi, guru harus dikuatkan, orang tua harus dibekali, komunitas harus dilibatkan, dan ekosistem digital harus ikut bertanggung jawab," tegasnya, menggarisbawahi pentingnya pendekatan kolektif dan terintegrasi.

Tanggapan Pihak Terkait/Resmi: Membangun Kapasitas dan Kedaulatan

Para narasumber yang hadir dalam dialog memberikan perspektif berharga mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Tim penyusun kajian, Brigitta Kalina dan Achmed Faiz, memaparkan hasil penelitian mereka yang merekomendasikan pendekatan berbasis kesiapan (readiness-based) dalam implementasi pedoman AI di pendidikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kesiapan kognitif, psikologis, dan etis peserta didik sebelum mengintegrasikan teknologi secara masif.

Kajian tersebut juga menyerukan keseimbangan yang krusial antara durasi penggunaan gawai (screen time) dengan waktu interaksi anak di dunia nyata, baik dengan lingkungan sosial maupun alam. Rekomendasi prioritas yang muncul dari kajian ini mencakup:

• Sosialisasi Kebijakan yang Efektif: Memastikan semua pemangku kepentingan memahami isi dan tujuan pedoman.
• Penyusunan Pedoman Teknis yang Rinci: Memberikan panduan operasional yang jelas bagi institusi pendidikan dan pendidik.
• Peningkatan Kapasitas Pendidik secara Berkelanjutan: Memberikan pelatihan dan dukungan agar guru mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi digital serta AI secara optimal.

Dari sisi tata kelola, Dosen Institut Teknologi Bandung sekaligus Anggota Gugus Tugas Pembangunan Talenta Digital dan Kecerdasan Artifisial Nasional Kemenko PMK, Ayu Purwarianti, menegaskan bahwa era AI sudah tidak dapat dihindari. "Kita tidak mungkin lepas dari AI, jadi kita perlu menggunakan AI secara etis dan belajar bagaimana menggunakan AI dengan benar serta mengetahui risikonya, serta mengajarkannya kepada siswa," jelasnya.

Ayu juga mengangkat isu krusial mengenai ketergantungan Indonesia terhadap pengembang AI asing. Ia mendesak pemerintah untuk memperkuat posisi tawar Indonesia terhadap perusahaan teknologi global. Tujuannya adalah agar produk dan layanan AI yang masuk ke Indonesia selaras dengan nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal, dan regulasi yang berlaku di Tanah Air. Ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia tidak hanya menguntungkan secara teknologi, tetapi juga menjaga kedaulatan data dan identitas bangsa.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Asep Kambali, menyerukan pentingnya kerangka empat pilar literasi digital yang dikembangkan oleh Siberkreasi: Cakap, Aman, Budaya, dan Etika (disingkat CABE). Kerangka ini diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat, terutama generasi muda, dalam menavigasi lanskap digital yang penuh tantangan. Asep juga menekankan kembali pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor dalam mengoperasionalkan pedoman pemerintah hingga ke tingkat akar rumput. "Persoalan bangsa itu sangat kompleks, ibarat puzzle, di mana setiap orang adalah satu keping solusi untuk membantu persoalan yang dihadapi negeri ini," ucapnya, menggambarkan kebutuhan akan sinergi dari berbagai elemen masyarakat.

Dari perspektif guru di lapangan, Suhardy Amir mengemukakan tantangan yang dihadapi. Ia menyoroti kesenjangan kapasitas guru sebagai salah satu kendala krusial dalam pemanfaatan AI di sekolah. "Tidak semua guru memiliki kesiapan digital yang sama, seperti adanya gap usia di mana guru yang lebih senior dengan segala kecukupannya tidak mengetahui harus memulai dari mana ketika mengikuti pelatihan AI," ungkapnya. Kesenjangan ini diperparah oleh ketidakmerataan infrastruktur dan kelengkapan fasilitas pendukung antar sekolah, terutama yang berada di luar ibu kota. Suhardy berharap agar pemanfaatan AI, ketika diimplementasikan dengan baik, dapat menjadi solusi bagi kebutuhan mendasar guru, mulai dari dukungan penyusunan bahan ajar hingga efisiensi urusan administratif.

Sesi tanya jawab dalam dialog ini turut mengupas isu-isu sensitif seperti ketergantungan yang berlebihan terhadap AI, ketimpangan kapasitas kognitif antar individu yang dapat diperburuk oleh kesenjangan akses teknologi, serta potensi bias gender dan agama yang berisiko diperkuat oleh algoritma AI jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Implikasi: Menuju Ekosistem Pendidikan Digital yang Berkelanjutan

Kesuksesan implementasi SKB 7 Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan AI di sektor pendidikan akan memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi masa depan bangsa.

Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat dan bertanggung jawab, generasi muda Indonesia diharapkan mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang esensial, seperti kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital yang mendalam. Ini akan membekali mereka untuk menghadapi tantangan di era disrupsi teknologi dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Kedua, penguatan kedaulatan digital nasional. Dengan mendorong pengembangan AI lokal dan memastikan produk AI asing yang masuk sesuai dengan nilai-nilai bangsa, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan dan membangun ekosistem teknologi yang lebih mandiri. Ini juga mencakup perlindungan data pribadi dan keamanan siber yang lebih baik.

Ketiga, demokratisasi akses pendidikan. Teknologi digital dan AI memiliki potensi untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi mereka yang sebelumnya kesulitan mendapatkannya. Namun, hal ini harus diiringi dengan upaya pemerataan infrastruktur dan literasi digital.

Keempat, pembentukan karakter yang beretika di ruang digital. Diskusi yang menekankan pada aspek etika dan budaya dalam penggunaan teknologi digital adalah langkah krusial. Dengan membekali generasi muda pemahaman tentang keamanan digital, privasi, dan etiket berkomunikasi, kita dapat mencegah berbagai bentuk kejahatan siber dan membangun masyarakat digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Kesimpulannya, dialog kebijakan "Digital Experts Talk" ke-24 ini menegaskan bahwa implementasi pedoman pemanfaatan teknologi digital dan AI di pendidikan bukanlah tugas yang bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Konsensus yang dicapai adalah bahwa tata kelola AI di sektor pendidikan menuntut kolaborasi yang berkelanjutan dan erat antara pemerintah, akademisi, pendidik, keluarga, dan komunitas. Hanya dengan sinergi yang kuat dan komitmen bersama, kita dapat mewujudkan ekosistem pendidikan digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berintegritas, inklusif, dan berdaya saing global. Langkah dari pedoman ke praktik harus diiringi dengan pemahaman mendalam, kesiapan yang matang, dan tanggung jawab kolektif untuk masa depan pendidikan Indonesia.